Biaya, Komisi & Aturan 2026
Komponen biaya jual rumah, besaran komisi agen, pajak, dan dasar hukumnya yang berlaku per 2026.
biaya jual rumah dan komisi agen properti
Harga deal bukan uang yang masuk ke rekening. Di sini Anda menghitung PPh final, komisi agen, honor PPAT, pelunasan KPR, dan biaya kecil lain sampai ketemu angka bersihnya.
Komponen biaya jual rumah, besaran komisi agen, pajak, dan dasar hukumnya yang berlaku per 2026.
Contoh hitungan dana bersih penjual, pembagian biaya, dan daftar periksa sebelum tanda tangan akta.
Kesalahan yang sering merugikan penjual, modus penipuan, sengketa komisi, dan saluran pengaduan resmi.
Simulasi Biaya & Checklist
Daftar dokumen yang harus disiapkan penjual rumah di Indonesia sebelum dipasarkan dan sebelum AJB, kegunaan masing-masing, dan cara mengatasi dokumen yang hilang.
Kasus Gagal & Sumber Resmi
Pola kegagalan yang sering terjadi saat menjual rumah di Indonesia, dari salah hitung biaya, perjanjian agen lisan, sertifikat diserahkan terlalu cepat, sampai harga akta diturunkan.
Biaya, Komisi & Aturan 2026
Besaran komisi agen properti untuk jual beli dan sewa menurut Permendag 51/M-DAG/PER/7/2017, kapan komisi jatuh tempo, dan hal yang harus tertulis.
Biaya, Komisi & Aturan 2026
Cara menghitung dan membayar PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan bagi penjual rumah, pengecualiannya, dan validasi Coretax DJP sejak 2025.
Biaya, Komisi & Aturan 2026
Daftar lengkap biaya saat menjual rumah di Indonesia per 2026, siapa yang menanggung, dasar hukumnya, dan cara memperkirakan totalnya sebelum deal.
Simulasi Biaya & Checklist
Tiga simulasi lengkap biaya jual rumah di Indonesia dengan PPh final, komisi agen, PPN jasa, honor PPAT, dan pelunasan KPR, dengan aritmetika yang bisa Anda ulangi.
Hitung komisi agen dari harga deal, tambah biaya tetap yang disepakati, dan lihat sisa harga setelah komisi.
Perkirakan dana bersih yang Anda terima setelah PPh final, komisi agen, biaya akta, dan pelunasan KPR.
Daftar periksa dokumen, perjanjian agen, pajak, dan serah terima yang bisa Anda centang satu per satu.
| Cara menjual | Bagaimana prosesnya | Biaya khas penjual | Cocok untuk | Perlu diwaspadai |
|---|---|---|---|---|
| Jual sendiri (tanpa agen) | Penjual memasang iklan, menerima calon pembeli, negosiasi, lalu ke PPAT | Tanpa komisi; biaya iklan, waktu, PPh final 2,5%, bagian honor PPAT | Penjual yang punya waktu dan rumah di lokasi yang mudah dipasarkan | Penipuan calon pembeli palsu, salah harga, negosiasi tanpa pembanding |
| Open listing (beberapa agen) | Beberapa agen memasarkan sekaligus; komisi hanya untuk agen yang mendapat pembeli | Komisi 2–5% hanya bila terjual oleh agen; PPh final | Rumah yang ingin cepat terekspos luas | Klaim komisi ganda, harga iklan berbeda-beda, foto dan data tidak konsisten |
| Agen eksklusif (satu agen) | Satu kantor agen memegang hak pemasaran untuk jangka waktu tertentu | Komisi sesuai perjanjian dalam rentang 2–5%; kadang biaya pemasaran tambahan | Rumah bernilai tinggi atau penjual yang ingin satu penanggung jawab | Klausul komisi tetap dibayar walau penjual menemukan pembeli sendiri, jangka waktu terlalu panjang |
| Co-broke (agen penjual dan agen pembeli) | Agen penjual berbagi komisi dengan agen pembeli | Biasanya tetap satu komisi dari penjual yang dibagi dua; pastikan tertulis | Memperluas jangkauan pembeli | Pembeli diminta komisi juga tanpa pemberitahuan, total komisi berlipat |
Pos wajib penjual adalah PPh final 2,5% dari harga pengalihan (PP 34/2016). Jika memakai agen, tambahkan komisi yang menurut Permendag 51/2017 berada di rentang 2–5% ditambah PPN jasa bila agen PKP. Sisanya bergantung kesepakatan: bagian honor PPAT, biaya cek sertifikat, tunggakan PBB, dan pelunasan KPR. Dalam contoh ilustratif tanpa KPR, total biaya penjual sering berkisar di sekitar 5–6% dari harga.
Ya. Pasal 12 Permendag 51/M-DAG/PER/7/2017 menyebut perusahaan perantara perdagangan properti berhak atas komisi paling rendah 2% dan paling tinggi 5% dari nilai transaksi jual beli, serta 5–8% untuk sewa. Besaran pasti dan siapa yang membayar ditetapkan dalam perjanjian tertulis.
BPHTB adalah pajak daerah atas perolehan hak, sehingga wajib pajaknya pembeli. Penjual membayar PPh final. Para pihak boleh menyepakati pembagian lain secara perdata, tetapi kewajiban pajaknya tetap melekat pada masing-masing pihak menurut undang-undang.
PPh final disetor sebelum Akta Jual Beli ditandatangani. PPAT memeriksa bukti setor dan, sejak 2025, validasinya dilakukan melalui Coretax DJP. Tanpa bukti yang tervalidasi, PPAT tidak akan menandatangani akta.
Tidak. PPh dihitung dari nilai pengalihan yang sebenarnya dan BPHTB memakai NPOP atau NJOP bila lebih tinggi. Menurunkan harga di akta berisiko koreksi pajak, sanksi administrasi, dan masalah pembuktian bila terjadi sengketa. Panduan tentang kesalahan pajak membahas akibatnya.
Bisa, melalui pelunasan dari dana pembeli atau take over oleh bank pembeli. Mintalah surat keterangan sisa pinjaman dan penalti dari bank, atur urutan pencairan dan pengambilan sertifikat secara tertulis, lalu lakukan roya hak tanggungan sebelum atau bersamaan dengan balik nama.
Kumpulkan bukti transfer, percakapan, dan dokumen, lalu laporkan ke kepolisian. Sejak 2 Januari 2026 penipuan diatur Pasal 492 KUHP baru (UU 1/2023). Bila melibatkan notaris atau PPAT, ajukan juga pengaduan ke majelis pengawasnya. Konsultasikan dengan advokat untuk langkah perdata.
Hasil Jual Bersih adalah proyek informasi independen. Panduan disusun dengan bantuan alat penulisan AI dan diperiksa terhadap sumber resmi dan primer sebelum diterbitkan; lihat Kebijakan Editorial kami. Kami tidak berafiliasi dengan penyedia mana pun yang disebutkan di situs ini dan tidak menjual produk atau layanan.